r e c o m m e n d a t i o n | Berpikir dahulu sebelum bekerja ...

Seperti ungkapan bijak kaum fenomenolog, bahwa 'ikan melihat segala hal kecuali air', maka orang nomor satu negeri ini, di hari akhir tahun 2014 ini, boleh jadi telah melihat segala hal problematika anak bangsa kecuali problematika perubahan perilaku dirinya yang teramat drastis semenjak ia bermukim di istana.

Belum seumur jagung berkuasa, banyak orang terperangah betapa Presiden Jokowi telah banyak berubah: tak seramah dulu, tak sesabar sebagaimana yang dikenal. Ia kini selalu bergerak terburu-buru, menghindari negosiasi, semakin menutup diri, bahkan hampa kontemplasi. 
Tutur katanya pun tak lagi humoris penuh vitalitas seperti dulu; yang terasa sekarang jika ia menjawab pertanyaan ataupun kritikan, adalah gumaman kata-kata bernuansa robotik, mengalir mekanistik seperti kaset yang berulang diputar yang acapkali memperlihatkan inkonsistensi ekspresi antara jalinan kata dengan raut muka.

Jika observasi ini dianggap akurat, maka patut ada pertanyaan psikologikalnya: mengapa sedemikian cepat fenomena perubahan perilaku tersebut mencuat? Jawaban sementaranya, besar kemungkinan ia mengalami sindroma kelelahan mental yang lazim bersarang di relung kejiwaan para tokoh bisnis maupun publik.

Jika coba ditelusuri kira-kira ada 4 faktor kondisional psikopolitik selaku penyebabnya -- yang menyiratkan miskinnya sumber daya perpolitikannya yang mau tak mau menjadi kendala kiprah total kepresidenannya dan sekaligus membebani kehendaknya untuk berprestasi menjulang tinggi, di mana dalam situasi demikian akan berlaku hukum kontradiksi perilaku bahwa 'semakin kencang ia hendak berlari semakin kuatlah sergapan kelelahan mental psikologik menyelubungi' -- karena:

1. Tak dinyana ia hanya menang tipis saat Pilpres, dan ini sangat mengejutkan sekaligus mencemaskan, sebab tadinya ada keyakinan akan mudah menang mutlak. Apalagi kemenangan yang berhasil diraih nyata-nyata berkat spontanitas dukungan kerja keras awak media dan kaum relawan yang bergiat secara sukarela dan bukan korbanan dedikasi para sekutu politik yang terkesan ongkang-ongkang kaki. (Sayangnya tak ada satu pun perwakilan kaum relawan di kabinet, seolah andil mereka hendak dinegasikan!) Pasti terbayang perlu ekstra energi untuk menjinakkan para oposan yang berkekuatan berimbang, juga tak boleh lengah sejenak karena bisa tercipta mosi tak percaya yang bakalan merepotkannya.

2. Tidak punya bekal infrastruktur kekayaan pribadi yang luber maupun akar kesejarahan posisi dominasi keningratan politik di partai, yang bisa berfungsi selaku topangan tawar-menawar kekuasaan: dengan demikian ia bisa dengan mudah digiring secara halus ataupun terang-terangan untuk semata-mata di-boneka-kan, walaupun ia sendiri ingin mandiri namun cukup sulit aktualisasinya karena semenjak awal proses perjalanan ke tangga kepresidenannya relatif terlampau banyak bergantung budi pihak lain. Lambat laun situasi mengambang seperti ini bisa mendatangkan rasa frustratif berkepanjangan.

3. Masih dominannya pengaruh politik figur mantan presiden (SBY) dan juga figur komandan koalisi kaum oposisi (Prabowo) yang tak lain merupakan pesaingnya saat Pilpres: baik di parlemen maupun di tengah masyarakat yang mana kedua figur ini setiap saat berpotensi melakoni peran misteri mendukung atawa mengurung jejak langkah kepresidennya lima tahun ke depan.

4. Walaupun dukungan rakyat jelata di jalanan nampak demonstratif menyanjung dirinya, namun ia agaknya menyadari kunci inti kesuksesan citra pemerintahan serta lancarnya guliran dinamika pembangunan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada keberpihakan dan keloyalan kaum kelas menengah khususnya di perkotaan yang celakanya ditengarai secara mayoritas lebih tertarik mengidola figur Prabowo, sang pesaingnya saat Pilpres, ketimbang dirinya. (Kekuasaan seorang presiden secara teoritikal barulah akan kokoh jika ditopang terutama oleh kelas menengah perkotaan. Gus Dur yang suka blusukan mancanegara walau populer didukung akar rumput, toh mudah ditumbangkan ketika ia ditinggalkan kalangan kelas menengah perkotaan negeri ini.)

Alhasil Presiden Jokowi sadar sesadar-sadarnya seputar ketidakmandirian dan kekurangkokohan posisioning politiknya di kancah nasional. Ia berusaha maksimal untuk mensiasati kelemahan Itu dengan bermanuver mendirikan kantor transisi, mempercepat pengumuman Kabinet Kerja, membagi-bagikan kartu filantropi berwarna-warni bagi Wong Cilik, dan menaikkan harga BBM untuk mengumpulkan kapital bagi pembangunan infrastruktur, ditambah dengan blusukan ke sana-ke mari. Sayangnya langkah-langkahnya itu dilakukan dengan tergesa dan tanpa modifikasi apa pun. Ia hanya mengulang langkah yang terbiasa dilakukan saat memangku jabatan walikota dan gubernur padahal seting sosialnya berbeda, apalagi ia tidak punya penasihat handal yang sanggup memberikan advis cerdik-cendikia; para advisornya hanya sekumpulan anak muda rumahan yang kurang pengalaman empirik hidup keras di jalanan serta sebatas berbekal modal nekat mengandalkan persepsi teoritikal via buku-buku teks.

Nyatanya langkah presiden kita yang serba tergopoh ini tak mempesona anak bangsa, malah menuai kontroversi nonproduktif di parleman maupun di obrolan keseharian warga masyarakat. Terutama upaya kabinet kerja yang ceroboh dengan menaikan harga BBM di saat harga pasar dunia tengah turun, sangat melukai batin masyarakat!!! (Agaknya Jokowi perlu mencermati kecerobohan perilaku politik yang pernah dilakukan oleh Habibie tatkala menyelesaikan masalah Timor Leste melalui proses referendum yang serba terburu-buru, yang malah ujung-ujungnya menghasilkan kerusuhan berdarah berskala besar di sana. Sayang sekali hal itu terjadi, sebab jika sedikit bersabar, proses lepasnya Timor Leste dari Indonesia bisa berlangsung mulus, damai, dan penuh persahabatan.)

Sebentar lagi kita akan memasuki fase 100 hari pemerintahan baru, maka sudah pasti akan banyak amunisi politik yang akan ditembakkan oleh lawan-lawan politik untuk mengkritisi sang presiden. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, sebab akibat keteledoran pemerintah yang pongah terutama saat menaikkan harga BBM, telah memudarkan harapan dan simpati anak bangsa terhadap kabinet kerja. Mereka merasa tak akan ada perubahan apa-apa di bumi Indonesia, semuanya berulang sama, semuanya stagnan, yang ada hanya sekadar berganti orang.

Orang Barat bilang, Roma tidak dibangun hanya dalam satu hari.
Jadi mengapa harus serba terburu-buru membangun Indonesia?
Mari berpikir, berpikir, dan berpikir terlebih dahulu sebelum bekerja, bekerja, dan bekerja.

Selamat Tahun Baru 2015
Salam psikologi ...

r e c o m m e n d a t i o n | Menyimak tatkala rekrutmen posisi VIP para calon menteri Presiden Jokowi

(:-:) Barangkali, hari-hari ini, kaum oposisi yang kini bermukim di parlemen, tengah tertawa-tawa tergelak, terbahak, terpingkal, melihat begitu banyak kecerobohan dibuat saat dilaksanakannya proses rekrutmen para calon menteri, yang terkesan tanpa pedoman, tanpa konsep, tanpa strategi, dan tanpa didukung perspektif keilmuan: alias amburadul. Maaf!

Bayangkan, bagaimana mungkin diterima akal sehat, tatkala muncul inisiatif istana untuk menskaning kejujuran finansial para calon menteri dengan meminta pendapat KPK, yang muncul justru sodoran laporan tertulis formal dari KPK yang meyakini sekaligus berisi labelisasi perilaku koruptif individu-individu tertentu calon menteri dalam rona warna merah (paling lama satu tahun bakal diciduk KPK) dan kuning (paling lama dua tahun bakal diciduk KPK); tanpa sedikit pun mempertimbangkan azas praduga tak bersalah yang lazim dikedepankan sebelum lahirnya suatu keputusan hukum yang tetap, final, dan mengikat terhadap dugaan telah melakukan kejahatan koruptif sebagaimana yang disangkakan terhadap beberapa individu calon menteri tersebut. Belum lagi laporan tertulis formal seperti itu mudah sekali bocor akibat keteledoran atau dibocorkan atas dasar kesengajaan. Kita jadi was-was dan kembali teringat ke era  orde baru yang dikenang bisa dengan gampang melabelkan seseorang sebagai "merah", atau subversif, atau non-Pancasilais, tanpa melalui proses peradilan. 

Maaf!

Dalam proses rekrutmen di level posisi VIP, di belahan dunia mana pun lazimnya dilakukan secara senyap, bersih dari berkas, di mana evaluasi akan integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas, dijaring melalui pembicaraan antarpribadi antara pihak yang membutuhkan informasi dengan pihak yang dianggap kredibel memasok informasi yang dibutuhkan tersebut. Wajar jika istana membutuhkan informasi dari KPK dan wajar jika lantas KPK memasok informasi untuk istana, tetapi tidak dengan cara surat menyurat formal yang rawan sadap dan bocor, apalagi menabrak rambu rasa keadilan azas praduga tak bersalah, karena informasi yang diminta belum sah secara hukum, namun punya nilai strategis bagi istana. Akan terasa elegan jika proses penyampaian informasi cukup dilakukan lewat obrolan antarpribadi antara pihak istana dan KPK, mungkin sambil minum kopi di pagi hari. Maaf!                  

Amburadul dan hingar-bingarnya manajerial kantor transisi selaku tempat bercokolnya para pemikir istana yang nampaknya telah terperosok berkutat ke ranah administratif ketimbang strategik di bulan-bulan lalu, ditambah lagi berlanjut dengan kegaduhan nonproduktif dalam proses seleksi calon menteri selama seminggu ini, semoga tidak berdampak negatif, yakni menghadirkan keragu-raguan akan keterampilan manajerial maupun strategikal pihak istana itu sendiri. 
 Sekali lagi, maaf!

Salam psikologi...

r e c o m m e n d a t i o n | Tritunggal presidensial Indonesia

(:-:) Sudah semakin nyata, Indonesia, dalam kurun waktu lima tahun mendatang, secara eksistensial akan dipimpin oleh 3 orang figur presiden, berpola tritunggal presidensial di mana: figurJokowi akan berkiprah selaku presiden formal di ranah pemerintahan, figur SBY akan terus berproses menjadi presiden informal penyeimbang dinamika perpolitikan, dan figur Prabowo yang nampaknya akan semakin lancar bergulir menata orkestrasi selaku presiden oposisional parlemen. 
Masing-masing "presiden" ini saling memiliki "kelebihan" atau pun "kekurangan". Jokowi punya jangkauan infrastruktur, aparat, juga dana birokrasi yang gampang dimobilisasi, SBY punya banyak kawan serta paling paham sistem dan tarik-ulur geliat perpolitikan nusantara, sedangkan Prabowo punya potensi menstrukturi esensi maupun corak perundang-undangan yang hendak dilahirkan, dibekukan, diganti ataupun diperbaharui.
Kalau sejenak menengok ke belakang, model tritunggal presidensial pernah juga terjalin semasa rezim ode baru berkuasa, di mana Soeharto walau oleh rakyat kebanyakan dimitoskan sebagai penguasa tunggal, namun dalam persepsi kalangan elit ia terlihat berbagi kue kekuasaan dengan 2 figur lain: Widjojo Nitisastro selaku presiden teknokrat yang memegang kartu kepercayaan dunia Barat, dan Soedono Salim selaku presiden pebisnis yang memegang kepercayaan para pemilik modal dalam dan luar negeri, sedangkan Soeharto sendiri dipercaya sepenuhnya oleh TNI (ABRI). Mungkin Soeharto cerdas belajar dari kegagalan manajerial negeri seluas Indonesia oleh dwitunggal Soekarno-Hatta sehingga ia rela berbagi kekuasaan secara informal-eksistensial melalui langkah strategis merajut praksis tritunggal presidensial Soeharto-Widjojo-Soedono. Sayangnya kekompakan kerja sama tritunggal presidensial yang terbina membangun bangsa semasa orba, lambat laun di belakang hari tak lagi serasi dan mulai berjalan timpang kemudian retak tanpa ikatan, akibat ada kehendak Soeharto agak setengah memaksa untuk memasukkan Habibie pendatang baru dari Jerman yang ahistoris menjadi bagian tritunggal figur presidensial saat itu; yang nampaknya tidak diamini oleh dua figur lainnya. Akibatnya, harga yang harus dibayar menjadi teramat mahal, karena tanpa nyana saat krisis moneter menerjang negeri ini, Soeharto praktis harus menghadapinya sendirian, maka ia pun tumbang.
Hari ini kita belum bisa cepat tau, apakah tritunggal presidensial Jokowi-SBY-Prabowo, yang kebetulan terbentuk alami tanpa upaya rekayasa apa pun usai pilpres yang berlangsung meriah, akan menghadirkan berkah atau sumpah serapah, karena makna gestaltnya bergantung sepenuhnya pada keluwesan, kematangan, kedewasaan, dan kecerdasan intelektual maupun emosional di antara masing-masing figur terkait.
Walaupun orang Perancis bilang, sejarah senantiasa terulang!
Salam psikologi...

r e c o m m e n d a t i o n | Ahok...

Ahok yang tak lama lagi akan menjadi orang nomor satu di Batavia memang tergolong pria yang berkecerdasan tinggi. Sebagai individu yang super cerdas tak heran jika ia sering terkesan mudah frustrasi yang diekspresikannya dengan modus katarsis instan memarahi aparatus birokrasinya yang bertingkah laku keliru, yang boleh jadi tidak memiliki potensi kecerdasan seperti dirinya alias hanya seorang atau sekumpulan aparat serba medioker saja.Di dunia yang fana ini, entah mengapa, Tuhan tidak banyak menciptakan individu super cerdas (baca: genius). Mereka ini punya pola perilaku khusus, seperti mampu berfikir dan bertindak cepat mendahului ritme kelaziman lingkungannya bahkan zamannya, tidak suka mutar bertele-tele, mudah gonta-ganti pekerjaan, kawan-kawan, bahkan pasangan, cepat merasa bosan, malas berkompromi, tidak terlampau peduli dengan dukungan emosional ataupun finansial dari sekitar alias cenderung hidup dalam alam soliter, perfeksionis, dan hanya mau berkarya di bidang yang diminati.Orang seperti Ahok cukup banyak yang sukses namun lebih banyak lagi yang hidupnya berantakan akibat tergelincir dalam mekanisme perilaku proyeksi: menganggap orang lain sama seperti dirinya. Lupa menyadari dan kurang memahami bahwa orang genial itu bisa dihitung dengan jari.Dalam persepsi wanita, pria super cerdas lazim terlihat seksi, apalagi jika dibarengi tubuh atletis dan wajah enak dipandang seperti Ahok ini, maka tak heran jika seandainya: secara kolektif kaum hawa cepat punya perhatian istimewa dan bersimpati terhadap dirinya sedangkan sebaliknya kaum lelaki mudah terobsesi rasa iri hati dan rendah diri untuk sigap berkolaborasi mengoposisinya.Salam psikologi...

r e c o m m e n d a t i o n | Observasi perilaku narasi Jokowi kini

Krisis apa pun bentuknya -- semisal krisis sosial, finansial, politik, lingkungan, energi -- lazimnya muncul bukan karena proses alami, tetapi akibat direkayasa secara sengaja dengan cara menciptakan semacam suatu situasi ketidakseimbangan; bisa melalui pendekatan operasional lapangan atau otak-atik sistemik, juga penggabungan keduanya.
Penciptaan krisis bisa bertujuan terbatas semacam "testing the water" atau lebih luas lagi untuk upaya reduksi eksistensial seperti penggembosan, penggulingan, dan pengambilalihan secara "paksa".
Krisis bisa digulirkan oleh aparatus birokrasi sipil maupun militer, organisasi politik, kelompok bisnis, bahkan LSM.
Yang menarik justru krisis lebih berpeluang "hadir" di momentum transisional, karena di saat fase transisi ada semacam "ruang kosong" yang menggoda untuk "di isi" atau lebih tepatnya "di duduki".
Jadi tidak terlampau mengherankan jika di era transisi pergantian pemerintahan dari regionisasi SBY ke Jokowi, mendadak terpampang krisis antrian BBM.
Yang mengherankan dan mengkhawatirkan adalah respon Jokowi atas krisis pasokan BBM tersebut yang cenderung memperlihatkan narasi soliter, melankolik, impulsif, dan semi inferior. Ke manakah orang-orang pintar yang ada di belakang dirinya di kantor transisi yang telah dibentuknya itu selaku dapur pemikiran? Yang semestinya tidak membiarkan sang presiden terpilih ini seolah kini berjalan sedemikian "telanjang" tanpa "misteri" perisai pemikiran yang kokoh menopang dalam merespon isu-isu "empiris-liar" yang berseliweran di ruang-ruang kosong hingga saat pelantikan presidensial Oktober 2014 mendatang?

Salam psikologi...